TANDA TANGAN Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menandatangani hasil kesepakatan rapat bersama terkait revitalisasi jalan alternatif Medan-Berastagi, di hadapan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Kamis 5/9. KARO, – Setelah usulan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi dinyatakan ditunda, kini dewan, pejabat dan warga Karo mengusulkan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Usulan itu terungkap dalam rapat yang dihadiri Komisi D DPRD Sumut 7 bupati, ICK Ikatan Cendikiawan Karo, Formanas Forum Masyarakat Nasional, dan BPPJN II Medan di ruang Komisi D DPRD Sumut, Kamis 5/9. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Sutrisno Pangaribuan. Julianus Sembiring dari Formanas Medan mengatakan, tidak ada alasan pemerintah tidak membangun jalan alternatif Medan-Berastagi. “Formanas siap berjuang bersama elemen masyarakat lainnya maupun pemerintah kabupaten dan Provsu, mendobrak pemerintah pusat,” ucapnya. Pekan lalu, Formanas telah menggelar aksi unjuk rasa di Medan, mendesak pemerintah membangun jalan tol Medan-Berastagi. Ketua Harian Pengurus Pedagang Kota Medan, Jusup Ginting, yang membawahi 52 pedagang di Pasar Kampung Lalang, Pasar Induk Medan, dan Pancur Batu, mengatakan, setiap hari orang pedagang berbelanja ke Kabupaten Karo, untuk membeli kebutuhan warga Kota Medan, terutama seperti sayur mayur. “Saat terjadi macet, pedagang mengalami kerugian mencapai Rp175 miliar per hari. Inilah alasan kami mendukung penuh jalan alternatif Medan-Berastagi,” tegasnya. Petrus Sembiring mewakili moda transportasi Medan-Berastagi, mengatakan harus ada solusi terkait kemacetan lalu-lintas Medan-Berastagi. “Kadang kami rasakan waktu tempuh mencapai 7-8 jam Berastagi-Medan. Sopir dan pengusaha sangat dirugikan. Karena kalau tidak macet, Berastagi-Medan hanya 2 jam. Kami rugi dalam trip. Belum lagi mempercepat usia sparepart. Siapa yang bertanggung jawab?” kesalnya. Sebagai warga Karo, ia mengaku sedih melihat kemacetan juga berdampak pada pariwisata Tanah Karo. “Sering kita tanya warga di pangkalan/terminal bus Medan, mengapa tidak lagi berwisata ke daerah Karo. Jawabnya satu malas karena macet,” cetusnya. Kepala BPPJN II Medan, Ir Selamet Rasyid Simanjutak, melalui Kabidnya Cutreno, mengatakan tahun 2020 mendatang, akan ada revitilisasi program jalan Medan-Berastagi berupa pelabaran jalan di 2 titik. Kedua titik ini barada di STA 37 di Pdam Sibolangit dan STA 53 di Penatapan Daulu berupa kantilever, yang akan menelan biaya Rp80 miliar. “Program jalan tol maupun jalan layang setahu saya belum masuk program pusat melalui dinas BPPJN,” katanya. Bupati Deliserdang , Ansyari Tambunan, melalui Kadis PUPR, Ismail, menyebutkan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi, agar mengizinkan pelebaran jalan dengan biaya APBD Deliserdang. “Namun terganjal kawasan hutan. Karena itu, kami menyambut baik dan siap mendukung peruntukan jalan alternatif Medan-Berastagi sesuai permintaan dalam rapat ini,” paparnya. Anggota Komisi D, Layari Sinukaban, meminta perwakilan BPPJN II Medan dan Dinas PUPR Deliserdang jangan hanya mendukung, tapi harus ada aksi nyata. “Kalau perlu, Pemda Deliserdang buatkan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Ini dasar kita mendesak pusat. Kalau perlu besok akan kita bawak ke Jakarta bersama tim,” pintanya. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, mengatakan jalan alternatif Medan-Berastagi perlu dilihat dari beberapa aspek. “Ada aspek KSPN, ada aspek Mebidangro. Kedua aspek ini memiliki legislasi yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo. Karo menjadi salah satu sentra jalur bagian utara yang mendukung kedua Perpres. Jadi mari kita perjuangkan bersama, karena legislasi secara hukum sudah ada,” katanya. Dalam waktu dekat, Pemda Karo akan bersilaturhami ke Pemda Deliserdang, untuk berbagi pengalaman membebaskan kawasan hutan jalan tembus Karo-Langkat. Usai rapat, para bupati dan perwakilan Formanas dan dinas terkaitmenandatangani kesimpulan, yang meminta pemerintah Cq Kementerian PUPR agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang/jalan tol Medan Berastagi. Meminta pemerintah melalui Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian PUPR segera melakukan studi terkait jalan tol Medan-Berastagi. Meminta Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah bersama perwakilan masyarakat dan DPRD SU segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kebutuhan jembatan layang dan jalan tol Medan-Berastagi. Tol Medan-Binjai Ditarget Operasi Desember Sementara itu, pembangunan ruas tol Medan ke Binjai terus dikebut. PT Hutama Karya Persero selaku operator menegaskan, seluruh ruas tol ini akan tersambung sepenuhnya di akhir tahun. Dirut Hutama Karya, Bintang Perbowo, menyatakan pembangunan seksi I ruas tol ini, yang menghubungkan Tanjungmulia ke Helvetia sudah mencapai 89%. Dia menargetkan pada Desember 2019 ruas itu sudah beroperasi penuh. “Seksi I progress konstruksi telah capai 89%. Ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2019,” ungkap Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Kamis 5/9/2019. Dua seksi lainnya sudah selesai dibangun sejak 2017 dan sudah beroperasi. Dua seksi tersebut melintang sejauh 11 km, menghubungkan Helvetia sampai ke Binjai. “Kalau sesi II dan III kan sudah selesai, panjangnya 11 km,” ungkap Bintang. Di seksi I, pembangunan menyisakan segmen Jalan Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 3 km. Kalau ditotal dari Medan ke Binjai ruas ini panjangnya 17 km. Hingga kini, secara total pembangunan ruas ini sudah mencapai 87% konstruksinya. Dengan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 95%. Punya 4 Kawasan Baru Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berencana membangun kawasan atau ‘rest area’ baru di pinggir jalan tol yang sudah beroperasi demi mendorong percepatan ekonomi di daerah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan rencana tersebut akan tertuang dalam peraturan menteri permen baru yang merevisi aturan mengenai rest area. “Empat tambahan tadi seperti rest area destinasi, kawasan transit antar moda, logistik hub, dan kawasan terintegrasi dengan industri,” kata Danang saat diskusi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Rabu 4/9 malam. Danang menyebut, ada beberapa lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangun empat kawasan baru tersebut dalam waktu dekat, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Beberapa kontraktor jalan tol juga sudah meminta hal tersebut masuk dalam satu paket pengerjaan jalan tol. Nantinya, fungsi dari empat kawasan baru ini akan berbeda dengan rest area atau tempat pemberhentian sementara yang selama ini ada di jalan tol. Keempat kawasan itu, dikatakan Danang punya fungsi yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Misalnya rest area destinasi yang nantinya akan menghubungkan langsung wilayah pariwisata. “Sudah ada permintaan dari Jawa Tengah khusus di rawa pening yang mau mengembangkan pariwisata, ini kita pikirkan rest area destinasi,” jelas Danang. Untuk kawasan transit antar moda, Danang bilang ini merupakan masukan dari Kementerian Perhubungan. Kawasan Transit Antarmoda ini akan mengoptimalisasi integrasi berbagai macam moda transportasi yang melewati jalan tol. “Karena rest area tidak dirancang untuk tempat berhenti, nantinya bus yang besar yang berhenti akan disambungkan dengan moda transportasi kawasan sekitar,” katanya. Selanjutnya, mengenai kawasan logistic hub, Danang menjelaskan tujuannya untuk memudahkan mobilitas kendaraan yang awalnya berada di jalan nasional ke jalan tol. Sedangkan yang kawasan industri, konsepnya hampir sama seperti jalan tol yang ada di Amerika Serikat AS dan Jerman. Di mana, kawasan industri terkoneksi langsung dengan jalan tol. Realisasi pengembangan empat kawasan di pinggir jalan tol ini masih menunggu peraturan menteri yang baru. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunannya. “Itu masih menunggu peraturan menteri, harapan kami Permennya tahun ini selesai, dan harapan kami juga tahun depan sudah mulai perencanaan dan minat dari investor untuk mengembangkan itu,” ungkap Danang. deo/bbs TANDA TANGAN Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menandatangani hasil kesepakatan rapat bersama terkait revitalisasi jalan alternatif Medan-Berastagi, di hadapan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Kamis 5/9. KARO, – Setelah usulan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi dinyatakan ditunda, kini dewan, pejabat dan warga Karo mengusulkan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Usulan itu terungkap dalam rapat yang dihadiri Komisi D DPRD Sumut 7 bupati, ICK Ikatan Cendikiawan Karo, Formanas Forum Masyarakat Nasional, dan BPPJN II Medan di ruang Komisi D DPRD Sumut, Kamis 5/9. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Sutrisno Pangaribuan. Julianus Sembiring dari Formanas Medan mengatakan, tidak ada alasan pemerintah tidak membangun jalan alternatif Medan-Berastagi. “Formanas siap berjuang bersama elemen masyarakat lainnya maupun pemerintah kabupaten dan Provsu, mendobrak pemerintah pusat,” ucapnya. Pekan lalu, Formanas telah menggelar aksi unjuk rasa di Medan, mendesak pemerintah membangun jalan tol Medan-Berastagi. Ketua Harian Pengurus Pedagang Kota Medan, Jusup Ginting, yang membawahi 52 pedagang di Pasar Kampung Lalang, Pasar Induk Medan, dan Pancur Batu, mengatakan, setiap hari orang pedagang berbelanja ke Kabupaten Karo, untuk membeli kebutuhan warga Kota Medan, terutama seperti sayur mayur. “Saat terjadi macet, pedagang mengalami kerugian mencapai Rp175 miliar per hari. Inilah alasan kami mendukung penuh jalan alternatif Medan-Berastagi,” tegasnya. Petrus Sembiring mewakili moda transportasi Medan-Berastagi, mengatakan harus ada solusi terkait kemacetan lalu-lintas Medan-Berastagi. “Kadang kami rasakan waktu tempuh mencapai 7-8 jam Berastagi-Medan. Sopir dan pengusaha sangat dirugikan. Karena kalau tidak macet, Berastagi-Medan hanya 2 jam. Kami rugi dalam trip. Belum lagi mempercepat usia sparepart. Siapa yang bertanggung jawab?” kesalnya. Sebagai warga Karo, ia mengaku sedih melihat kemacetan juga berdampak pada pariwisata Tanah Karo. “Sering kita tanya warga di pangkalan/terminal bus Medan, mengapa tidak lagi berwisata ke daerah Karo. Jawabnya satu malas karena macet,” cetusnya. Kepala BPPJN II Medan, Ir Selamet Rasyid Simanjutak, melalui Kabidnya Cutreno, mengatakan tahun 2020 mendatang, akan ada revitilisasi program jalan Medan-Berastagi berupa pelabaran jalan di 2 titik. Kedua titik ini barada di STA 37 di Pdam Sibolangit dan STA 53 di Penatapan Daulu berupa kantilever, yang akan menelan biaya Rp80 miliar. “Program jalan tol maupun jalan layang setahu saya belum masuk program pusat melalui dinas BPPJN,” katanya. Bupati Deliserdang , Ansyari Tambunan, melalui Kadis PUPR, Ismail, menyebutkan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi, agar mengizinkan pelebaran jalan dengan biaya APBD Deliserdang. “Namun terganjal kawasan hutan. Karena itu, kami menyambut baik dan siap mendukung peruntukan jalan alternatif Medan-Berastagi sesuai permintaan dalam rapat ini,” paparnya. Anggota Komisi D, Layari Sinukaban, meminta perwakilan BPPJN II Medan dan Dinas PUPR Deliserdang jangan hanya mendukung, tapi harus ada aksi nyata. “Kalau perlu, Pemda Deliserdang buatkan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Ini dasar kita mendesak pusat. Kalau perlu besok akan kita bawak ke Jakarta bersama tim,” pintanya. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, mengatakan jalan alternatif Medan-Berastagi perlu dilihat dari beberapa aspek. “Ada aspek KSPN, ada aspek Mebidangro. Kedua aspek ini memiliki legislasi yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo. Karo menjadi salah satu sentra jalur bagian utara yang mendukung kedua Perpres. Jadi mari kita perjuangkan bersama, karena legislasi secara hukum sudah ada,” katanya. Dalam waktu dekat, Pemda Karo akan bersilaturhami ke Pemda Deliserdang, untuk berbagi pengalaman membebaskan kawasan hutan jalan tembus Karo-Langkat. Usai rapat, para bupati dan perwakilan Formanas dan dinas terkaitmenandatangani kesimpulan, yang meminta pemerintah Cq Kementerian PUPR agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang/jalan tol Medan Berastagi. Meminta pemerintah melalui Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian PUPR segera melakukan studi terkait jalan tol Medan-Berastagi. Meminta Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah bersama perwakilan masyarakat dan DPRD SU segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kebutuhan jembatan layang dan jalan tol Medan-Berastagi. Tol Medan-Binjai Ditarget Operasi Desember Sementara itu, pembangunan ruas tol Medan ke Binjai terus dikebut. PT Hutama Karya Persero selaku operator menegaskan, seluruh ruas tol ini akan tersambung sepenuhnya di akhir tahun. Dirut Hutama Karya, Bintang Perbowo, menyatakan pembangunan seksi I ruas tol ini, yang menghubungkan Tanjungmulia ke Helvetia sudah mencapai 89%. Dia menargetkan pada Desember 2019 ruas itu sudah beroperasi penuh. “Seksi I progress konstruksi telah capai 89%. Ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2019,” ungkap Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Kamis 5/9/2019. Dua seksi lainnya sudah selesai dibangun sejak 2017 dan sudah beroperasi. Dua seksi tersebut melintang sejauh 11 km, menghubungkan Helvetia sampai ke Binjai. “Kalau sesi II dan III kan sudah selesai, panjangnya 11 km,” ungkap Bintang. Di seksi I, pembangunan menyisakan segmen Jalan Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 3 km. Kalau ditotal dari Medan ke Binjai ruas ini panjangnya 17 km. Hingga kini, secara total pembangunan ruas ini sudah mencapai 87% konstruksinya. Dengan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 95%. Punya 4 Kawasan Baru Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berencana membangun kawasan atau ‘rest area’ baru di pinggir jalan tol yang sudah beroperasi demi mendorong percepatan ekonomi di daerah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan rencana tersebut akan tertuang dalam peraturan menteri permen baru yang merevisi aturan mengenai rest area. “Empat tambahan tadi seperti rest area destinasi, kawasan transit antar moda, logistik hub, dan kawasan terintegrasi dengan industri,” kata Danang saat diskusi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Rabu 4/9 malam. Danang menyebut, ada beberapa lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangun empat kawasan baru tersebut dalam waktu dekat, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Beberapa kontraktor jalan tol juga sudah meminta hal tersebut masuk dalam satu paket pengerjaan jalan tol. Nantinya, fungsi dari empat kawasan baru ini akan berbeda dengan rest area atau tempat pemberhentian sementara yang selama ini ada di jalan tol. Keempat kawasan itu, dikatakan Danang punya fungsi yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Misalnya rest area destinasi yang nantinya akan menghubungkan langsung wilayah pariwisata. “Sudah ada permintaan dari Jawa Tengah khusus di rawa pening yang mau mengembangkan pariwisata, ini kita pikirkan rest area destinasi,” jelas Danang. Untuk kawasan transit antar moda, Danang bilang ini merupakan masukan dari Kementerian Perhubungan. Kawasan Transit Antarmoda ini akan mengoptimalisasi integrasi berbagai macam moda transportasi yang melewati jalan tol. “Karena rest area tidak dirancang untuk tempat berhenti, nantinya bus yang besar yang berhenti akan disambungkan dengan moda transportasi kawasan sekitar,” katanya. Selanjutnya, mengenai kawasan logistic hub, Danang menjelaskan tujuannya untuk memudahkan mobilitas kendaraan yang awalnya berada di jalan nasional ke jalan tol. Sedangkan yang kawasan industri, konsepnya hampir sama seperti jalan tol yang ada di Amerika Serikat AS dan Jerman. Di mana, kawasan industri terkoneksi langsung dengan jalan tol. Realisasi pengembangan empat kawasan di pinggir jalan tol ini masih menunggu peraturan menteri yang baru. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunannya. “Itu masih menunggu peraturan menteri, harapan kami Permennya tahun ini selesai, dan harapan kami juga tahun depan sudah mulai perencanaan dan minat dari investor untuk mengembangkan itu,” ungkap Danang. deo/bbs
DPRDMEDAN DPRD SUMUT Politik. Dedy Aksyari: Perbedaan Awal Ramadhan Jadikan sebagai Penyatu Umat Politik. DPRD Medan Pertanyakan Ijin Operasional Pos Ambai Coffee Politik. Ada Beberapa Faktor Minyak Goreng Mahal, Butong: Wali Kota Tak Perlu Terbitkan Perwal Prev Next . Hukum & Kriminal; Nasional; Pendidikan;
403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID C40aFc1BnLHl2jaMCswNjhcK94GF3tQCkyDJeeUA6vNPXGmKbbxB_Q==Dijelaskan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 143,5 Km merupakan lanjutan dari Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) sepanjang 61,72 Km. Baca: Rapat di Kementerian PUPR, Terkelin Usul Pembangunan Tol Medan-Berastagi. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono
no picture MEDAN, – Rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi tampaknya sulit terealisasi. Bahkan, Komisi D DPRD Sumut yang begitu getol memperjuangkan pembangunan infrastruktur ini ke Pemerintah pusat bersama Pemkab Karo, mulai berpikir realistis. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan Tol Medan-Berastagi membutuhkan biaya yang sangat besar. Apalagi pembangunannya belum dianggap urgen oleh pemerintah pusat. Sebagai gantinya, pemerintah akan membangun jalan layang yang menghubungkan Sembahe-Tahura dengan dua seksi yakni Sembahe-Sibolangit dan Sibolangit-Tahura. “Kita pasti akan terus mendesak pemerintah untuk bangun jalan tol ke sana Berastagin Tapi kita juga sadar kalau biayanya memang sangat besar, triliunan rupiah. Maka ada solusi lain, jalan layang. Biaya jauh lebih murah, tidak sampai Rp1 triliun, hanya berkisar Rp600 miliar sampai Rp700 miliar. Kemarin kita sudah bicarakan hal ini dengan masyarakat Karo melalui ormas-ormas karo dan mereka pun setuju,” ucap anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Senin 1/4 siang. Menurut Baskami, hal ini sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. “Kalau jalan tol dan jalan layang itu sudah pernah kita sampaikan kepada Bapenas, PUPR dan Komisi V DPR RI terkait masalah anggaran dan prinsipnya, mereka masih menampung usulan itu karena biayanya yang sangat besar,” ungkap Baskami. Maka dari itu, sebut Baskami, alternatif jalan layang yang biayanya jauh lebih murah tersebut diharapkan bisa terlaksana di tahun depan. “Kita akan desak pemerintah pusat supaya bisa terlaksana di tahun depan. Karena jujur saja, ini sifatnya juga mendesak, masyarakat sudah sangat membutuhkan jalan itu,” tegasnya. Ditambah lagi, lanjut politisi PDIP ini, kawasan Sembahe dan Sibolangit yang memang menjadi titik parah kemacetan. “Kalau di situ ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita stagnan di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalu lintas”, jelasnya. Pelebaran Jalan Medan-Berastagi Belum Masuk Perencanaan Sementara, pelebaran untuk jalan lintas Medan-Berastagi sepertinya belum masuk perencanaan pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN II tahun ini. Melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023, jalur alternatif Medan-Berastagi justru lebih prioritas untuk dilaksanakan. “Setau saya tidak ada pelebaran jalan Medan-Berastagi. Begitupun, karena Jalan Medan-Berastagi adalah jalan nasional, tentu domainnya ada pada BBPJN II. Mungkin bisa ditanyakan ke mereka,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Sumut, Iswahyudi menjawab Sumut Pos, Senin 1/4. Dia hanya mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan perencanaan buat pembangunan pelebaran jalan provinsi pada tahun ini. Namun sayang, Iswahyudi tak ingat persis detil daerah-daerah mana saja yang akan dikerjakan tersebut. “Saya gak ingat, detilnya harus saya cek dimana saja,” katanya. Kepala Satuan Kerja Kasatker BBPJN II, Zamzami, juga mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Secara detil ia menyarankan agar hal ini ditanyakan ke bagian perencanaan BBPJN II, sehingga informasi yang diperoleh tidak mengambang. “Saya belum ada info tentang itu, dan tidak ingat. Coba ke bagian perencanaan. Beliau kebetulan orang baru dan pindahan dari Jakarta,” katanya. Meski begitu, ia mengakui, pihaknya memang fokus menangani semua jalan nasional yang ada di Sumut terutama atas kondisi kerusakan jalan yang sudah parah. Namun sekali lagi Zamzami menuturkan, kalau rencana seputar pelebaran jalan atau yang terkhusus ruas Medan-Berastagi, belum mengetahuinya. Seperti diketahui, visi-misi Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sudah dituangkan dalam bentuk RPJMD Sumut periode 2018-2023. Dalam RPJMD juga dimasukkan pengembangan wilayah pada 14 kawasan strategis provinsi, yakni melalui pembangunan kawasan Sport Center berstandar internasional, pembangunan jalan alternatif Medan Berastagi, akses Jalan Lingkar Pulau Nias. Adapun nawacitanya, guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah akan membangun berbagai infrastruktur di Sumut. Pembangunan infrastruktur dimaksud, juga diarahkan kepada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan jembatan dengan target terwujudnya jalan mantap 90% di Sumut. prn/mag-1 no picture MEDAN, – Rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi tampaknya sulit terealisasi. Bahkan, Komisi D DPRD Sumut yang begitu getol memperjuangkan pembangunan infrastruktur ini ke Pemerintah pusat bersama Pemkab Karo, mulai berpikir realistis. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan Tol Medan-Berastagi membutuhkan biaya yang sangat besar. Apalagi pembangunannya belum dianggap urgen oleh pemerintah pusat. Sebagai gantinya, pemerintah akan membangun jalan layang yang menghubungkan Sembahe-Tahura dengan dua seksi yakni Sembahe-Sibolangit dan Sibolangit-Tahura. “Kita pasti akan terus mendesak pemerintah untuk bangun jalan tol ke sana Berastagin Tapi kita juga sadar kalau biayanya memang sangat besar, triliunan rupiah. Maka ada solusi lain, jalan layang. Biaya jauh lebih murah, tidak sampai Rp1 triliun, hanya berkisar Rp600 miliar sampai Rp700 miliar. Kemarin kita sudah bicarakan hal ini dengan masyarakat Karo melalui ormas-ormas karo dan mereka pun setuju,” ucap anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Senin 1/4 siang. Menurut Baskami, hal ini sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. “Kalau jalan tol dan jalan layang itu sudah pernah kita sampaikan kepada Bapenas, PUPR dan Komisi V DPR RI terkait masalah anggaran dan prinsipnya, mereka masih menampung usulan itu karena biayanya yang sangat besar,” ungkap Baskami. Maka dari itu, sebut Baskami, alternatif jalan layang yang biayanya jauh lebih murah tersebut diharapkan bisa terlaksana di tahun depan. “Kita akan desak pemerintah pusat supaya bisa terlaksana di tahun depan. Karena jujur saja, ini sifatnya juga mendesak, masyarakat sudah sangat membutuhkan jalan itu,” tegasnya. Ditambah lagi, lanjut politisi PDIP ini, kawasan Sembahe dan Sibolangit yang memang menjadi titik parah kemacetan. “Kalau di situ ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita stagnan di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalu lintas”, jelasnya. Pelebaran Jalan Medan-Berastagi Belum Masuk Perencanaan Sementara, pelebaran untuk jalan lintas Medan-Berastagi sepertinya belum masuk perencanaan pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN II tahun ini. Melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023, jalur alternatif Medan-Berastagi justru lebih prioritas untuk dilaksanakan. “Setau saya tidak ada pelebaran jalan Medan-Berastagi. Begitupun, karena Jalan Medan-Berastagi adalah jalan nasional, tentu domainnya ada pada BBPJN II. Mungkin bisa ditanyakan ke mereka,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Sumut, Iswahyudi menjawab Sumut Pos, Senin 1/4. Dia hanya mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan perencanaan buat pembangunan pelebaran jalan provinsi pada tahun ini. Namun sayang, Iswahyudi tak ingat persis detil daerah-daerah mana saja yang akan dikerjakan tersebut. “Saya gak ingat, detilnya harus saya cek dimana saja,” katanya. Kepala Satuan Kerja Kasatker BBPJN II, Zamzami, juga mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Secara detil ia menyarankan agar hal ini ditanyakan ke bagian perencanaan BBPJN II, sehingga informasi yang diperoleh tidak mengambang. “Saya belum ada info tentang itu, dan tidak ingat. Coba ke bagian perencanaan. Beliau kebetulan orang baru dan pindahan dari Jakarta,” katanya. Meski begitu, ia mengakui, pihaknya memang fokus menangani semua jalan nasional yang ada di Sumut terutama atas kondisi kerusakan jalan yang sudah parah. Namun sekali lagi Zamzami menuturkan, kalau rencana seputar pelebaran jalan atau yang terkhusus ruas Medan-Berastagi, belum mengetahuinya. Seperti diketahui, visi-misi Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sudah dituangkan dalam bentuk RPJMD Sumut periode 2018-2023. Dalam RPJMD juga dimasukkan pengembangan wilayah pada 14 kawasan strategis provinsi, yakni melalui pembangunan kawasan Sport Center berstandar internasional, pembangunan jalan alternatif Medan Berastagi, akses Jalan Lingkar Pulau Nias. Adapun nawacitanya, guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah akan membangun berbagai infrastruktur di Sumut. Pembangunan infrastruktur dimaksud, juga diarahkan kepada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan jembatan dengan target terwujudnya jalan mantap 90% di Sumut. prn/mag-1TANAHKARO - SUMBER Pembangunan jalan tol Medan - Berastagi sangat penting untuk direalisasikan. Jika wacana ini terwujud, tentunya meningkatkan daya saing bagian utara Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. BERITATERKAIT Ikuti Paskah Oikumene dan Jalan Salib, Bupati Karo: Semoga Tingkatkan Kepercayaan dan Iman Kita Bupati RESMI DIBUKA Ini Daftar Tarif Tol Medan-Binjai-Tebingtinggi MEDAN - Ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi MKTT dan Ruas Belawan-Medan-Tanjung Morawa Belmera Resmi terhubung ke Ruas Tol Medan-Binjai Mebi dan resmi beroperasi pada, Kamis 11/3/2021. Jalan Tol Medan-Binjai seksi 1 yakni Tanjung Mulia-Marelan-Helvetia tercatat sepanjang 4,2 kilometer, dan baru mendapat izin dari Menteri PUPR dalam putusannya momor 260/KPTS/M/2021 tanggal 3 Maret 2021, untuk segera dioperasikan. Sebelumnya jalan tol ini telah dioperasikan secara fungsional dalam rangka pelayanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Adapun Jalan Tol Marelan–Helvetia sepanjang 2,75 kilometer telah lebih dulu dioperasikan sejak 6 Mei 2019. Amatan wartawan Tribun Medan dilokasi, pembukaan ruas jalan tol Medan-Binjai di tandai dengan penggesaran barikade ruas jalan tol Medan-Binjai Seksi 1 yakni Tanjung Mulia-Marelan-Helvetia yang dilakukan sejumlah pejabat tinggi dari Hutama Karya HK dan PT Jasa Marga. Informasi yang dihimpun, berikut biaya tarif Jalan Tol Binjai-Medan-Tebingtinggi Tarif Tol Golongan I Binjai-Semayang Rp 4000 Binjai-Helvetia Rp Binjai-Marelan Rp Binjai-Belawan Rp Binjai-Mabar Rp Binjai-Tanjung Mulia Rp Binjai-Haji Anif Rp Binjai-Bandar Selamat Rp Binjai -Amplas Rp Binjai-Tanjung Morawa Rp Binjai-Kualanamu Rp Binjai-Kemiri Rp Binjai-Lubuk Pakam Rp Binjai-Perbaungan Rp Binjai-Teluk Mengkudu Rp Binjai-Sei Rampah Rp Binjai-Tebingtinggi Rp 72 ribu Tarif Tol Golongan II Binjai-Semayang Rp Binjai-Helvetia Rp Binjai-Marelan Rp Binjai-Belawan Rp Binjai-Mabar Rp Binjai-Tanjung Mulia Rp Binjai-Haji Anif Rp Binjai-Bandar Selamat Rp Binjai-Amplas Rp Binjai-Tanjung Morawa Rp Binjai-Kualanamu Rp Binjai-Kemiri Rp Binjai-Lubuk Pakam Rp Binjai-Perbaungan Rp Binjai-Teluk Mengkudu Rp Binjai-Sei Rampah Rp Binjai-Tebingtinggi Rp Tarif Tol Golongan III Binjai-Semayang Rp Binjai-Helvetia Rp Binjai-Marelan Rp Binjai-Belawan Rp Binjai-Mabar Rp Binjai-Tanjung Mulia Rp Binjai-Haji Anif Rp Binjai-Bandar Selamat Rp Binjai-Amplas Rp Binjai-Tanjung Morawa Rp Binjai-Kualanamu Rp Binjai-Kemiri Rp Binjai-Lubuk Pakam Rp Binjai-Perbaungan Rp Binjai-Teluk Mengkudu Rp Binjai-Sei Rampah Rp Binjai-Tebingtinggi Rp Tarif Tol Golongan IV Binjai-Semayang Rp Binjai-Helvetia Rp Binjai-Marelan Rp Binjai-Belawan Rp Binjai-Mabar Rp Binjai-Tanjung Mulia Rp Binjai-Haji Anif Rp Binjai-Bandar Selamat Rp Binjai-Amplas Rp Binjai-Tanjung Morawa Rp Binjai-Kualanamu Rp Binjai-Kemiri Rp Binjai-Lubuk Pakam Rp Binjai-Perbaungan Rp Binjai-Teluk Mengkudu Rp Binjai-Sei Rampah Rp Binjai-Tebingtinggi Rp Tarif Tol Golongan V Binjai-Semayang Rp Binjai-Helvetia Rp Binjai-Marelan Rp Binjai-Belawan Rp Binjai-Mabar Rp Binjai-Tanjung Mulia Rp Binjai-Haji Anif Rp Binjai-Bandar Selamat Rp Binjai-Amplas Rp Binjai-Tanjung Morawa Rp Binjai-Kualanamu Rp Binjai-Kemiri Rp Binjai-Lubuk Pakam Rp Binjai-Perbaungan Rp Binjai-Teluk Mengkudu Rp Binjai-Sei Rampah Rp cr23/ TEMPOCO, Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) pada pertengahan tahun depan bakal mulai membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II sepanjang 574 kilometer (km). Pj EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol Hutama Karya, Iwan Hermawan, menyebutkan kini masih dilakukan pematangan desain JTTS tahap II yang mengakomodasi perubahan-perubahan akibat kondisi topografi yang geoteknik yang berbeda-beda. .
jalan tol medan berastagi
